Tulungagung, wartasatu.info – Penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (10/4/2026) menjadi tamparan keras dalam panggung politik daerah. Meski KPK belum merilis secara resmi perkara yang menjeratnya, publik sudah lebih dulu menarik benang merah yang tak bisa diabaikan: ini adalah potret nyata dari apa yang disebut sebagai karma politik.
Gatut bukanlah sosok yang lahir dari ruang kosong. Ia dibesarkan oleh PDI Perjuangan, partai yang mengantarkannya ke panggung kekuasaan sebagai Wakil Bupati Tulungagung periode 2021–2023. Namun, pada Pilkada 2024, ia memilih meninggalkan “rumah politiknya” dan berlabuh ke koalisi Partai Gerindra, Golkar, dan PKS.
Langkah itu memang berbuah manis secara elektoral. Dengan raihan 297.882 suara (50,72%), Gatut berhasil menduduki kursi Bupati Tulungagung ke-32 dan dilantik pada 20 Februari 2025. Namun kini, kemenangan itu seolah berubah menjadi ironi.
Publik menilai, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar proses hukum biasa. Ada pesan moral yang kuat: pengkhianatan politik tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan publik. Ketika seorang kader yang telah dibesarkan justru berpaling demi ambisi kekuasaan, maka konsekuensi—baik secara moral maupun politik—akan mengikuti.
Fenomena ini bukan yang pertama. Sejumlah kader yang meninggalkan PDI Perjuangan kerap dihadapkan pada jalan terjal di kemudian hari. Bagi sebagian kalangan, partai berlambang banteng itu bukan sekadar kendaraan politik, tetapi juga simbol loyalitas yang ketika dikhianati akan meninggalkan “jejak panjang”.
Kasus Gatut menjadi pengingat keras: politik bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga soal integritas dan kesetiaan terhadap proses yang membesarkan seseorang. Karma politik, pada akhirnya, bekerja dengan caranya sendiri—sunyi, tetapi pasti.
0 Komentar