Sungai Penuh, waryasat.info – Maraknya pemberitaan terkait dugaan makanan tidak layak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari roti berjamur hingga nilai porsi yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran dan standar gizi, memicu kekhawatiran orang tua dan masyarakat di Kota Sungai Penuh.
Isu tersebut mencuat setelah sejumlah unggahan di media sosial dan pemberitaan media menyoroti dugaan adanya roti berjamur yang dibagikan kepada siswa. Selain itu, muncul pula sorotan terkait kecukupan nilai per porsi serta keseimbangan gizi makanan yang diberikan.
Dalam konteks ini, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh dinilai tidak boleh tinggal diam. Sebab selama berada di lingkungan sekolah, siswa menjadi tanggung jawab penuh pihak pendidik dan pemerintah daerah.
Seorang orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sekolah dan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret.
“Kalau memang ada dugaan makanan tidak layak seperti roti berjamur atau gizi yang tidak seimbang, jangan dibiarkan. Anak-anak kami ada di sekolah, tentu menjadi tanggung jawab pihak sekolah dan dinas untuk melindungi mereka,” ujarnya.
Tanggung Jawab Perlindungan Siswa
Secara regulatif, perlindungan anak di lingkungan pendidikan bukan sekadar imbauan moral, melainkan kewajiban hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan bahwa satuan pendidikan wajib menjamin keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di lingkungan sekolah.
Artinya, apabila terdapat dugaan makanan tidak layak konsumsi seperti roti berjamur, maka sekolah wajib segera melakukan evaluasi, menghentikan distribusi makanan yang diragukan kualitasnya, dan melaporkan kepada instansi terkait untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Peran Pemkot dan Evaluasi Program
Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dinas terkait diharapkan tidak hanya menunggu klarifikasi dari penyedia MBG, tetapi juga melakukan pengawasan aktif. Pemeriksaan sampel makanan, evaluasi kandungan gizi, serta audit nilai per porsi dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan asupan gizi siswa.
Program MBG pada prinsipnya bertujuan baik, yakni mencegah stunting dan kekurangan gizi. Namun, jika dalam pelaksanaannya ditemukan dugaan penyimpangan kualitas atau kuantitas, maka evaluasi menyeluruh menjadi keharusan demi melindungi hak anak.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap pihak sekolah, Dinas Pendidikan, serta Pemerintah Kota Sungai Penuh bersikap transparan dan terbuka terhadap hasil evaluasi. Langkah cepat dan tegas akan menjadi bukti bahwa keselamatan serta kesehatan siswa menjadi prioritas utama.
“Kalau memang ada kekurangan, segera diperbaiki. Kalau tidak benar, sampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan. Yang terpenting, anak-anak jangan sampai dirugikan,” tambah orang tua siswa tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi sekaligus memastikan seluruh makanan yang dibagikan kepada siswa benar-benar layak konsumsi, memenuhi standar gizi, dan aman bagi kesehatan.
0 Komentar