Sungai Penuh, wartasatu.info – Kondisi jalan di jantung Kota Sungai Penuh, tepatnya di depan Gedung Nasional, kini memprihatinkan. Jalan yang dibangun menggunakan batu andesit dengan anggaran sekitar Rp900 juta dari APBD Tahun 2023 itu mengalami kerusakan serius, mulai dari batu yang lepas hingga permukaan jalan bergelombang dan tidak rata.
Kerusakan tersebut semakin terlihat setelah bollard atau portal pembatas jalan dibuka. Sejak saat itu, intensitas kendaraan yang melintas meningkat, diduga mempercepat kerusakan konstruksi jalan yang sebelumnya dirancang dengan konsep pembatasan akses kendaraan tertentu.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah batu andesit telah terlepas dari susunannya, menciptakan celah dan permukaan tidak stabil. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang rentan kehilangan keseimbangan.
Secara regulasi, tanggung jawab perbaikan jalan berada pada penyelenggara jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah sebagai penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki kerusakan jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kewajiban ini mencakup pemeliharaan rutin, perbaikan, serta memastikan keselamatan pengguna jalan tetap terjamin.
Namun hingga kini, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum terlihat melakukan perbaikan signifikan terhadap ruas jalan tersebut. Kondisi ini memicu kritik dari masyarakat yang mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas infrastruktur yang baru dibangun dengan anggaran besar.
Selain itu, sorotan juga tertuju pada DPRD Kota Sungai Penuh yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Publik menilai belum ada langkah konkret dari DPRD periode saat ini untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Padahal, pada 29 April 2024 lalu, DPRD Kota Sungai Penuh periode sebelumnya sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi, dipimpin saat itu, Mulyadi Yakub. Dalam sidak tersebut, DPRD menyoroti kualitas pekerjaan dan meminta adanya evaluasi. Namun, hingga terjadi pergantian anggota DPRD pada 2024, belum terlihat tindak lanjut nyata berupa perbaikan permanen.
Sejumlah warga mengaku khawatir dengan kondisi jalan tersebut, mengingat lokasinya berada di pusat kota dan kerap dilalui masyarakat setiap hari.
“Ini jalan di pusat kota, bukan jalan pinggiran. Kalau terus dibiarkan rusak, sangat berbahaya bagi pengendara, apalagi malam hari,” ujar salah seorang warga yang sering melintas di kawasan itu.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Sungai Penuh segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki kerusakan jalan, sekaligus mengevaluasi kualitas pembangunan sebelumnya. DPRD juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, guna memastikan anggaran daerah benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan aman bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kota Sungai Penuh dan DPRD Kota Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait rencana perbaikan jalan di depan Gedung Nasional tersebut.
.jpeg)
.png)
0 Komentar