Kerinci, wartasatu.info – Krisis tata kelola pemerintahan di Desa Bengkolan Dua, Kecamatan Gunung Tujuh, kian memanas dan memasuki fase serius. Menyusul dugaan ketidakaktifan Sekretaris Desa dan sejumlah perangkat, warga secara terbuka mendesak Bupati Kerinci dan Camat Gunung Tujuh untuk turun langsung melakukan evaluasi total terhadap pemerintahan desa yang dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan publik.
Warga menilai persoalan tersebut tidak lagi bisa diselesaikan secara internal di tingkat desa. Mandeknya pelayanan administrasi, hingga tersendatnya pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2025, disebut sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah di atasnya.
“Kalau sampai Dana Desa tidak cair dan pelayanan lumpuh, itu bukan masalah kecil. Ini kegagalan sistem. Bupati dan Camat jangan tutup mata,” tegas seorang warga Bengkolan Dua.
Menurut keterangan warga, aktivitas pemerintahan di kantor desa nyaris tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekretaris Desa dan beberapa staf disebut jarang berada di kantor, sehingga berbagai urusan administrasi masyarakat terbengkalai. Kondisi ini memaksa Kepala Desa Bengkolan Dua, Anton, bekerja hampir sendirian untuk menanggung beban pelayanan publik sekaligus administrasi desa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif perangkat desa.
Ironisnya, perangkat desa yang dipersoalkan justru dinilai rutin hadir saat apel mingguan di kantor kecamatan. Namun, kehadiran tersebut dianggap sebatas formalitas dan tidak sejalan dengan kewajiban utama mereka dalam melayani masyarakat di desa.
“Jangan cuma datang apel untuk formalitas. Rakyat butuh pelayanan, bukan tontonan kedisiplinan palsu,” kecam seorang tokoh masyarakat setempat.
Warga juga menilai Camat Gunung Tujuh memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, camat dinilai ikut lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan wilayah.
Tak hanya itu, warga turut mendesak Bupati Kerinci agar turun tangan secara langsung. Mereka menilai, jika krisis ini dibiarkan berlarut-larut, Desa Bengkolan Dua berpotensi menjadi contoh buruk kegagalan pembinaan pemerintahan desa di tingkat kabupaten.
“Kami minta Bupati Kerinci bersikap tegas. Jangan tunggu konflik melebar. Evaluasi total perangkat Desa Bengkolan Dua harus dilakukan sekarang,” tegas warga lainnya.
Diketahui, Kepala Desa Anton telah melaporkan persoalan ini ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Beberapa perangkat desa bahkan telah dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan penghasilan tetap (Siltap). Namun, masyarakat menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan dan cenderung bersifat sementara.
Warga pun secara bulat menuntut perombakan total perangkat desa melalui mekanisme perekrutan ulang secara menyeluruh. Meski demikian, mereka menegaskan tidak menutup peluang bagi perangkat lama untuk kembali mengabdi, selama memiliki kompetensi dan rekam jejak kinerja yang baik.
“Kades Anton harus tegas. Lakukan rekrutmen ulang secara menyeluruh. Yang lama, kalau masih berminat dan kinerjanya terbukti baik, silakan ikut lagi. Tapi yang malas dan hanya jadi beban, harus disingkirkan,” tegas warga.
Masyarakat Bengkolan Dua menegaskan, tuntutan ini bukan bentuk permusuhan, melainkan peringatan keras agar roda pemerintahan desa dikembalikan ke jalur yang benar. Mereka berharap Bupati Kerinci, Camat Gunung Tujuh, Dinas PMD, dan Inspektorat tidak lagi bersikap normatif, melainkan mengambil langkah konkret demi menyelamatkan pelayanan publik dan masa depan Desa Bengkolan Dua.
Warga memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini bersama media hingga ada keputusan tegas dan nyata dari pihak-pihak terkait.
.jpeg)
.png)
0 Komentar