Sungaipenuh, Warta Satu — Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungaipenuh kembali menjadi sorotan publik. Salah satu proyek jalan yang berlokasi tepat di depan Gedung Nasional dinilai gagal secara teknis dan kualitas. Masyarakat menyebut penyebab utama adalah perencanaan yang asal-asalan serta lemahnya pengawasan dari pihak dinas, yang dipimpin oleh Kepala Dinas PUPR Khalik Munawar.
Proyek tersebut, yang menggunakan material batu andesit, telah mengalami kerusakan berulang meski baru selesai dikerjakan. Bahkan, pekerjaan jalan itu disebut telah dibongkar pasang berkali-kali namun tetap kembali rusak dalam waktu singkat. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kontrol mutu dan manajemen pelaksanaan proyek.
Ironisnya, proyek berada di kawasan jantung kota, dilintasi setiap hari oleh ribuan pengguna jalan, termasuk para pejabat Pemkot Sungaipenuh. Namun demikian, mutu pekerjaan seolah diabaikan.
“Ini sangat merugikan keuangan negara. Dana terus-menerus dikeluarkan untuk perbaikan, padahal seharusnya cukup satu kali dengan kualitas yang baik jika perencanaannya matang dan pengawasannya ketat,” ungkap Budi, seorang warga Sungaipenuh yang dimintai tanggapannya oleh Warta Satu.
Budi juga mendesak Wali Kota Sungaipenuh, Alfin, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PUPR dan para kepala bidang di bawahnya.
“Kita sebagai masyarakat berharap Wali Kota tidak menutup mata. Sudah saatnya mengevaluasi total Dinas PUPR, karena kinerja mereka tidak mencerminkan profesionalisme. Banyak proyek yang gagal akibat kelalaian mereka,” tegas Budi.
Menurutnya, proyek jalan depan Gedung Nasional adalah bukti nyata kegagalan perencanaan dan pengawasan. Ia menyebut pekerjaan jalan tersebut tidak melalui studi teknis yang memadai dan cenderung dikerjakan asal-asalan.
“Akibatnya bisa kita lihat sendiri, baru selesai langsung rusak, dibongkar lagi, rusak lagi. Ini pemborosan anggaran. Harus ada sanksi tegas bagi pihak yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Desakan masyarakat ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi Wali Kota Sungaipenuh. Mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, Pemkot diminta tidak lagi memberikan ruang kepada pejabat dinas yang gagal menunjukkan kinerja baik. Ke depan, masyarakat berharap pembangunan kota benar-benar berpihak pada kualitas dan efisiensi, bukan sekadar menggugurkan program kerja.
0 Komentar