Proyek Baru Berjalan Diawasi, Trotoar Puluhan Tahun Dikuasai Toko, DPRD Sungai Penuh Tutup Mata

Sungai Penuh, wartasatu.info – Konsistensi fungsi pengawasan DPRD Kota Sungai Penuh mulai menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, aktivitas pengawasan terhadap sejumlah proyek pembangunan yang baru berjalan terlihat mendapat perhatian, sementara persoalan pemanfaatan trotoar di kawasan Pasar Kota Sungai Penuh yang diduga telah berlangsung selama puluhan tahun justru dinilai belum mendapat perhatian serius.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana fungsi pengawasan DPRD dijalankan secara menyeluruh dan proporsional. Sebab, persoalan trotoar bukan sekadar masalah ketertiban, melainkan menyangkut hak pejalan kaki yang semestinya mendapatkan ruang aman dan nyaman di fasilitas umum.

Di sejumlah titik sekitar Pasar Kota Sungai Penuh, trotoar diduga masih dimanfaatkan sejumlah toko untuk meletakkan dan menggelar barang dagangan. Bahkan, terdapat dugaan perubahan fungsi trotoar menjadi tempat usaha hingga pendirian bangunan yang perlu ditelusuri kesesuaian perizinannya.

Ironisnya, persoalan yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tersebut dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang berarti.

Hendri, salah seorang warga Kota Sungai Penuh, mempertanyakan konsistensi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Menurutnya, pengawasan terhadap proyek pembangunan memang penting dilakukan, terlebih untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, anggaran, dan ketentuan yang berlaku. Namun, pengawasan terhadap persoalan fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas juga tidak boleh diabaikan.

"Kita heran dengan pola pengawasan DPRD Kota Sungai Penuh. Proyek yang baru mulai dikerjakan bisa cepat mendapat perhatian dan pengawasan di lapangan. Namun, trotoar di sekitar Pasar Sungai Penuh yang sudah bertahun-tahun diduga dikuasai toko-toko untuk menggelar dagangan, bahkan sampai ke bahu jalan, seolah tutup mata dan belum menjadi persoalan yang mendesak," ungkap Hendri.

Ia menegaskan, trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan untuk kepentingan perluasan tempat usaha.

Bahkan, menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya sebatas barang dagangan yang ditempatkan di atas trotoar. Di beberapa lokasi, terdapat dugaan bangunan atau konstruksi usaha yang berdiri di area yang seharusnya menjadi ruang bagi pejalan kaki.

"Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, lalu siapa yang akan memperjuangkan hak pejalan kaki? Jangan sampai masyarakat menilai pengawasan hanya dilakukan terhadap persoalan tertentu, sementara masalah yang sudah berlangsung lama justru luput dari perhatian," tambahnya dengan nada kesal.

Aturan Sudah Jelas, Trotoar Bukan Ruang Usaha

Secara regulasi, penggunaan trotoar untuk kepentingan berdagang tanpa izin bukanlah persoalan yang bisa dianggap sepele.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 131 ayat (1), menegaskan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) UU yang sama melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Ketentuan sanksinya diatur dalam Pasal 274 ayat (2), sesuai unsur pelanggaran yang terpenuhi.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Pasal 18 ayat (3) mengatur larangan melakukan kegiatan berdagang atau berusaha di jalan, trotoar, dan tempat umum tanpa izin. Sementara Pasal 52 ayat (1) memuat ketentuan sanksi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perda tersebut.

Dengan demikian, penertiban tidak semestinya hanya menyasar pedagang kecil, tetapi juga harus memperhatikan seluruh bentuk pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai ketentuan, tanpa membedakan besar atau kecilnya usaha.

DPRD Diminta Tidak Hanya Mengawasi Proyek

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi pengawasan tersebut semestinya dijalankan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan peraturan daerah berjalan sesuai ketentuan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Karena itu, masyarakat berharap DPRD Kota Sungai Penuh tidak hanya memberikan perhatian terhadap proyek pembangunan yang sedang berlangsung, tetapi juga ikut mendorong penyelesaian persoalan fasilitas umum yang telah lama dikeluhkan.

Hendri berharap DPRD dapat turun langsung melihat kondisi trotoar di kawasan Pasar Kota Sungai Penuh dan meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait melakukan penertiban secara adil dan konsisten.

"Jangan sampai pengawasan hanya terlihat ketika ada proyek yang sedang berjalan. Persoalan trotoar yang menyangkut hak masyarakat juga harus menjadi perhatian. Fungsi DPRD itu mengawasi jalannya pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya persoalan yang sedang ramai dibicarakan," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan penjelasan dari DPRD Kota Sungai Penuh mengenai sejauh mana perhatian dan langkah pengawasan terhadap persoalan pemanfaatan trotoar di kawasan Pasar Kota Sungai Penuh. Wartasatu.info membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi DPRD maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh agar persoalan ini dapat dilihat secara berimbang.