Sungai Penuh, wartasatu.info – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi dan kecerdasan generasi muda kini menghadapi sorotan serius. Lemahnya pengawasan diduga membuka celah bagi pengelola untuk mengurangi nilai anggaran per porsi serta menurunkan kualitas gizi makanan yang diberikan kepada siswa.
Program yang menjadi salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk memastikan setiap siswa mendapatkan asupan makanan sehat dan bergizi seimbang. Pemerintah Indonesia bahkan mengalokasikan anggaran sangat besar untuk menjamin keberhasilan program tersebut di seluruh daerah, termasuk di Sungai Penuh.
Dugaan Pengurangan Nilai dan Kualitas Porsi
Namun, berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan wartasatu.info, ditemukan indikasi bahwa makanan yang diberikan kepada siswa tidak sesuai dengan standar anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.000 per porsi.
Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan:
- Nilai makanan diduga berada di bawah standar Rp10.000 per porsi
- Porsi makanan dinilai minim dan tidak mencerminkan nilai anggaran
- Kandungan gizi diduga tidak memenuhi prinsip gizi seimbang
- Menu yang diberikan cenderung sederhana dan tidak variatif
Padahal, berdasarkan skema anggaran, alokasi Rp15.000 telah dibagi secara rinci, yakni:
- Rp3.000 untuk operasional dapur
- Rp2.000 sebagai margin atau keuntungan pengelola dapur
- Rp10.000 untuk bahan makanan bergizi bagi siswa
Dengan skema tersebut, seharusnya kualitas makanan tetap terjaga dan memenuhi standar gizi yang telah ditentukan.
Lemahnya Pengawasan Jadi Celah Penyimpangan
Sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang memungkinkan dugaan penyimpangan tersebut terjadi. Tanpa kontrol ketat, pengelola dapur MBG diduga dapat dengan mudah menekan biaya bahan makanan, sehingga kualitas dan nilai porsi yang diterima siswa menjadi tidak sesuai standar.
“Kalau pengawasan berjalan ketat, tidak mungkin makanan yang diberikan nilainya jauh di bawah standar. Ini menunjukkan ada celah serius dalam sistem pengawasan,” ujar salah satu sumber yang mengetahui pelaksanaan program tersebut.
Pengawasan yang lemah juga berpotensi berdampak langsung pada tujuan utama program, yaitu pemenuhan gizi siswa. Jika kualitas makanan tidak terjamin, maka program yang seharusnya meningkatkan kesehatan dan kecerdasan siswa justru kehilangan substansinya.
Tujuan Mulia Terancam Terganggu
Program MBG sejatinya merupakan investasi jangka panjang negara untuk menciptakan generasi sehat dan cerdas. Dengan anggaran besar yang telah dialokasikan, setiap penyimpangan, sekecil apa pun, berpotensi merugikan negara dan masa depan anak-anak.
Selain potensi kerugian keuangan negara, dampak yang lebih serius adalah ancaman terhadap kualitas kesehatan dan perkembangan siswa penerima manfaat.
Perlu Audit dan Pengawasan Ketat
Sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah daerah, instansi pendidikan, serta aparat pengawas internal dan eksternal segera melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Audit diperlukan untuk memastikan:
- Tidak ada pengurangan nilai anggaran per porsi
- Standar gizi benar-benar dipenuhi
- Tidak terjadi penyalahgunaan anggaran
- Pengelola dapur menjalankan program sesuai ketentuan
Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci agar program MBG tidak menyimpang dari tujuan utamanya.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, wartasatu.info masih berupaya mengonfirmasi pihak pengelola MBG, instansi terkait, serta pemerintah daerah guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan resmi terkait dugaan tersebut. Prinsip keberimbangan dan transparansi menjadi penting agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara utuh.
Program MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat, transparansi, serta akuntabilitas mutlak diperlukan agar anggaran negara benar-benar sampai kepada yang berhak, tanpa penyimpangan.
.jpeg)
.png)
0 Komentar