Sungai Penuh, wartasatu.info – Pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mendorong daerah untuk lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada transfer dana pusat. Salah satu indikator utama kemandirian daerah adalah kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Bagi daerah dengan PAD besar, kebijakan efisiensi dinilai tidak terlalu berdampak signifikan karena masih memiliki sumber pendanaan alternatif. Namun, kondisi berbeda dialami Kota Sungai Penuh yang selama ini dikenal memiliki PAD relatif minim.
Di tengah keterbatasan tersebut, muncul sorotan dari masyarakat terkait dugaan kebocoran PAD yang disebut-sebut mencapai lebih dari 50 persen. Dugaan ini mengemuka karena sebagian besar mekanisme pemungutan retribusi dan pajak daerah masih menggunakan sistem manual.
Sejumlah sumber menyebutkan, setoran PAD dari pihak ketiga, seperti retribusi parkir, retribusi pedagang pasar, pajak reklame, pajak hiburan, pajak rumah makan, hingga sektor pariwisata seperti hotel dan penginapan, masih dilakukan secara tunai kepada oknum dinas terkait. Kondisi ini dinilai rawan menimbulkan kebocoran karena tidak adanya jaminan bahwa seluruh setoran tersebut benar-benar masuk ke kas daerah secara utuh.
“Selama sistemnya masih manual, potensi kebocoran tetap terbuka. Publik sulit memastikan apakah jumlah yang dipungut di lapangan sama dengan yang disetor ke kas daerah,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Sungai Penuh, yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat menilai, di era digital saat ini, Pemkot Sungai Penuh seharusnya mulai beralih ke sistem pemungutan dan pembayaran retribusi secara online. Dengan sistem tersebut, pihak ketiga dapat langsung menyetor kewajibannya ke rekening kas daerah tanpa melalui perantara, sementara dinas terkait cukup menerima bukti atau tembusan pembayaran.
Langkah ini diyakini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menekan potensi kebocoran PAD secara signifikan. “Jika sistem online diterapkan, ruang penyimpangan akan semakin sempit,” tambahnya.
Selain pembenahan sistem, masyarakat juga berharap Pemkot Sungai Penuh fokus pada strategi peningkatan PAD setelah kebocoran berhasil diminimalisir. Salah satu sektor yang dinilai potensial adalah pariwisata, melalui kerja sama pengelolaan objek wisata dengan pihak swasta menggunakan skema bagi hasil yang jelas dan terukur.
Di sisi lain, publik juga menaruh harapan pada kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, yang memiliki latar belakang pengusaha. Ia dinilai memiliki jejaring dan kapasitas untuk mengajak para pelaku usaha, khususnya dari Sungai Penuh dan Kerinci, menanamkan modal dan mengembangkan usaha di daerah.
Dengan perbaikan tata kelola, digitalisasi sistem, serta penguatan investasi, masyarakat optimistis PAD Kota Sungai Penuh dapat meningkat dan ketergantungan terhadap dana pusat secara bertahap dapat dikurangi.
.jpeg)
.png)
0 Komentar