Sungai Penuh, wartasatu.info — Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2025 yang mencapai hingga 85 persen dibandingkan tahun 2024 membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bekerja ekstra keras. Dengan sisa anggaran yang hanya sekitar 15 persen, banyak program dan kegiatan harus dipangkas, bahkan beberapa terancam tidak berjalan maksimal.
Namun, di tengah pengetatan anggaran tersebut, publik dikejutkan dengan pembelian mobil dinas (Mobnas) baru untuk tiga pejabat tertinggi: Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah. Informasi ini sontak memicu gelombang sorotan dan kritik dari masyarakat.
OPD Tercekik Anggaran, Pejabat Dapat Mobnas Baru
Pemotongan anggaran besar-besaran menyebabkan sejumlah dinas kelimpungan menyusun program kerja. Dengan keterbatasan biaya, efektivitas pelayanan publik pun ikut terancam.
Ironisnya, di saat OPD berhemat, pemerintah daerah justru merealisasikan pembelian mobil dinas baru. Padahal, Mobnas lama disebut masih sangat layak pakai. Kondisi ini dinilai melukai hati masyarakat, terutama ketika perekonomian warga sedang sulit dan pemerintah pusat juga melakukan pengetatan transfer daerah.
Alasan Anggaran Lama Dinilai Tidak Relevan Lagi
Meski pembelian mobil dinas tersebut merupakan bagian dari anggaran yang telah direncanakan pemerintah sebelumnya, sejumlah pihak menilai pemerintah daerah semestinya lebih peka dan menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran terkini.
Anggaran yang sudah masuk perencanaan bukan berarti tidak bisa dialihkan ke pos yang lebih prioritas, terlebih ketika masyarakat sedang membutuhkan dukungan dan pelayanan yang lebih penting.
“Pemerintah sebelumnya menganggarkan karena tidak menyangka tahun ini akan terjadi efisiensi sebesar ini. Tapi sekarang situasinya sudah berubah, mestinya pemimpin lebih peka,” kata seorang sumber internal.
Dinilai Tidak Peka dan Tak Mampu Membaca Situasi
Pengadaan Mobnas baru itu memunculkan penilaian bahwa pejabat kota lebih mementingkan fasilitas pribadi dibanding kepentingan masyarakat. Sejumlah tokoh menilai keputusan tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi keuangan daerah dan beban yang sedang dipikul warga.
Salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menilai keputusan itu berpotensi menjadi catatan buruk bagi kepemimpinan saat ini.
“Sangat disayangkan, wali kota dan wakil wali kota bersenang-senang menikmati mobil dinas baru sementara rakyat menjerit kesusahan. Ini akan dicatat masyarakat Sungai Penuh dalam sejarah kepemimpinannya,” ujarnya.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Sungai Penuh mengenai alasan tetap merealisasikan pembelian mobil dinas baru di tengah kebijakan efisiensi besar-besaran. Publik berharap pemerintah memberikan klarifikasi terbuka dan transparan.
Sementara itu, desakan agar pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat ketimbang fasilitas pejabat terus menguat. Masyarakat menilai kebijakan publik harus mencerminkan rasa empati dan keberpihakan kepada warga, terlebih di masa sulit seperti saat ini.
.jpeg)
.png)
0 Komentar