Sungai Penuh, wartasatu.info – Penyelenggaraan Festival Kota Sungai Penuh yang dipercayakan kepada pihak ketiga menuai sorotan. Pasalnya, kegiatan berskala kota yang melibatkan aktivitas perdagangan, penyewaan lapak, parkir, serta berbagai potensi penerimaan daerah itu justru menyisakan tanda tanya terkait koordinasi dan keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ironisnya, OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah justru mengaku tidak dilibatkan sejak awal.
Kabid Perencanaan Bapenda Kota Sungai Penuh, Mona Fitri, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam persiapan maupun pengelolaan festival tersebut.
"Kami tidak dilibatkan dari awal, sehingga kami tidak tahu berapa PAD dari kegiatan festival," kata Mona Fitri.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). Dikutip dari pemberitaan IDP Berita, Kadis Perindag menyebut pihaknya tidak dilibatkan dalam persoalan pengelolaan lapak pedagang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin sebuah festival berskala kota yang melibatkan aktivitas ekonomi, penyewaan lapak dan parkir, tetapi OPD yang memiliki tugas mengelola pendapatan dan retribusi justru tidak mengetahui atau tidak dilibatkan sejak awal?
Padahal, keterlibatan OPD terkait sangat penting untuk memastikan setiap potensi penerimaan daerah terdata, dikelola sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat bagi keuangan daerah.
Kondisi tersebut memang belum otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, hal ini patut menjadi bahan evaluasi karena dapat mengindikasikan lemahnya koordinasi, perencanaan, serta pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
Pertanyaan mendasar pun mengarah kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengawasi pihak ketiga tersebut? Apakah Sekda, OPD penanggung jawab, atau pejabat yang memberikan persetujuan penyelenggaraan festival?
Lebih jauh, apakah festival yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sejak awal dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, atau justru pengelolaan potensi ekonominya diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara?
Pemkot Sungai Penuh perlu membuka secara transparan dasar penunjukan pihak ketiga, mekanisme pengelolaan lapak, pungutan parkir, pembagian hasil, serta berapa kontribusi nyata kegiatan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jangan sampai sebuah festival yang menggunakan nama dan membawa semangat Kota Sungai Penuh justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada penyelenggara, sementara potensi pendapatan daerah tidak tergarap secara maksimal.
Publik tidak hanya membutuhkan kemeriahan festival, tetapi juga transparansi dan manfaat nyata bagi daerah.

0 Komentar