Ticker

6/recent/ticker-posts

Hearing Pembangunan RSUD Kerinci Buntu, Utusan PT PP Urban Tak Mampu Jawab Soal Larangan Wartawan Masuk Lokasi Proyek

Kerinci, wartasatu.info – Hearing antara LSM, wartawan, dan pihak pelaksana pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci yang digelar di Cafe Rindu, Semurup, berlangsung tanpa menghasilkan kejelasan. Sejumlah pertanyaan penting yang disampaikan peserta hearing justru tidak mendapatkan jawaban konkret dari perwakilan perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, PT PP Urban (Urban-Penta KSO) selaku pelaksana pembangunan hanya mengutus konsultan perencana dan Ruli dari bagian pelaksana lapangan.

Namun, ketika peserta hearing menyampaikan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan proyek, perwakilan perusahaan tersebut berulang kali menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjawab. Mereka beralasan bahwa seluruh pertanyaan akan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak atasan.

Salah satu pertanyaan krusial yang dilontarkan wartasatu.info berkaitan dengan persoalan sebelumnya, yakni adanya informasi bahwa petugas keamanan (satpam) di lokasi proyek menyampaikan kepada wartawan yang hendak melakukan investigasi bahwa untuk memasuki area pembangunan harus mendapatkan izin Bupati Kerinci.

Wartasatu.info mempertanyakan secara langsung kepada Ruli, siapa pihak yang memberikan perintah tersebut dan apa dasar aturan yang digunakan sehingga wartawan harus mengantongi izin Bupati untuk masuk ke lokasi proyek.

Namun, pertanyaan mendasar itu pun tidak mampu dijawab. Ruli kembali menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut dan akan menyampaikannya kepada pihak atasan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas hearing yang digelar. Sebab, persoalan utama yang ingin diklarifikasi justru tidak mendapatkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan.

Jika perwakilan yang diutus tidak dibekali kewenangan maupun penjelasan untuk memberikan klarifikasi, tentu sulit bagi peserta hearing memperoleh kepastian atas berbagai persoalan yang dipertanyakan.

Hearing akhirnya berakhir tanpa kesimpulan maupun kepastian. Pihak pelaksana hanya berjanji akan meneruskan seluruh pertanyaan dan masukan wartawan serta LSM kepada pimpinan perusahaan.

Padahal, pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci merupakan proyek bernilai besar, yakni sekitar Rp137,5 miliar, dengan sumber pendanaan APBN dan dilaksanakan oleh PT PP Urban (Urban-Penta KSO).

Besarnya nilai anggaran dan pentingnya pembangunan fasilitas kesehatan tersebut semestinya diikuti dengan keterbukaan informasi serta komunikasi yang baik dari pihak-pihak terkait.

Wartawan dan LSM tentu berkepentingan menjalankan fungsi kontrol sosial, termasuk meminta penjelasan atas persoalan yang muncul dalam pelaksanaan proyek. Di sisi lain, pihak pelaksana juga berhak memberikan penjelasan berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, publik kini menunggu penjelasan resmi dari pimpinan PT PP Urban maupun pihak terkait, terutama mengenai siapa yang menginstruksikan pembatasan akses wartawan ke lokasi proyek dengan alasan harus mendapatkan izin Bupati, serta apa dasar hukum kebijakan tersebut.

Jangan sampai proyek pembangunan fasilitas kesehatan yang menggunakan uang negara justru menyisakan persoalan keterbukaan informasi dan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Posting Komentar

0 Komentar