Parkir Tak Sesuai Perda, Kadishub Diminta Warga Berani Melapor

Sungai Penuh, wartasatu.info – Persoalan pungutan parkir di Kota Sungai Penuh kembali menjadi sorotan publik. Terlebih setelah Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan adanya juru parkir yang diduga menarik tarif melebihi ketentuan Peraturan Daerah (Perda), yakni mencapai Rp10 ribu untuk kendaraan roda empat dan Rp5 ribu untuk kendaraan roda dua.

Menanggapi persoalan tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sungai Penuh menegaskan bahwa tarif parkir harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dishub juga mengingatkan seluruh juru parkir agar tidak melakukan pungutan di luar tarif resmi.

Sesuai Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2026 sebagaimana ketentuan yang menjadi dasar tarif parkir, besaran pungutan yang disebutkan adalah Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Sansri Harsa, mengatakan pihaknya selama ini telah berulang kali memberikan imbauan kepada para juru parkir agar menjalankan tugas sesuai aturan. Imbauan juga disampaikan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir agar mengetahui tarif resmi dan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan pelanggaran.

Menurutnya, pengawasan terhadap seluruh titik parkir di Kota Sungai Penuh bukan perkara mudah. Keterbatasan jumlah personel membuat petugas Dishub tidak selalu dapat menjangkau setiap lokasi dan mengawasi aktivitas parkir sepanjang waktu.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti Dishub membiarkan terjadinya pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan dan imbauan kepada juru parkir tetap dilakukan agar pengelolaan parkir berjalan tertib dan tidak merugikan masyarakat.

Mengingat masih adanya laporan mengenai dugaan pungutan parkir di atas tarif resmi, Sansri Harsa mengajak masyarakat untuk berani melaporkan setiap temuan, baik langsung kepada Dishub maupun kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kami mengimbau masyarakat pengguna jasa parkir agar berani melaporkan kepada kami atau kepada aparat penegak hukum apabila menemukan juru parkir yang memungut tarif di atas ketentuan," tegas Sansri Harsa.

Ia berharap partisipasi masyarakat dapat membantu memperkuat pengawasan, sehingga tidak ada lagi juru parkir yang bertindak di luar aturan dan merugikan pengguna jasa parkir.

Langkah Dishub membuka ruang pengaduan masyarakat ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perparkiran di Kota Sungai Penuh. Namun, masyarakat juga tentu berharap imbauan tersebut diikuti dengan pengawasan yang konsisten serta tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terbukti.

Dengan demikian, aturan tarif parkir tidak hanya menjadi ketentuan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan secara adil dan berlaku bagi seluruh juru parkir tanpa terkecuali.