Kerinci, wartasatu.info – Persoalan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali menjadi perhatian publik. Seorang pemuda Kerinci, Ego Salman, meminta agar kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi disampaikan secara objektif, berbasis data, dan tidak membangun narasi yang berpotensi menimbulkan pemahaman berbeda di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ego melalui sebuah postingan yang menyoroti peran anggota DPRD Provinsi Jambi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh.
Ego mengatakan, dirinya tidak menutup mata terhadap kemungkinan masih adanya persoalan dalam pemerataan pembangunan maupun distribusi program pemerintah provinsi.
Menurutnya, apabila memang terdapat program yang dinilai tidak adil, alokasi anggaran yang tidak proporsional, atau kebijakan yang merugikan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, persoalan tersebut seharusnya diperjuangkan melalui jalur politik dan pengawasan legislatif.
“Kalau memang ada program pemerintah Provinsi Jambi yang tidak adil, perjuangkan. Kalau ada anggaran yang tidak proporsional, buka datanya. Kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, kritik dan kawal sampai ada perbaikan,” tulis Ego.
Namun, ia mengingatkan agar kritik terhadap kebijakan tidak berkembang menjadi narasi yang menurutnya dapat menyesatkan masyarakat, khususnya ketika dikaitkan dengan sejarah terbentuknya Provinsi Jambi.
Ego menyoroti pernyataan yang menggambarkan seolah-olah Kerinci menjadi bagian dari Provinsi Jambi semata-mata karena merupakan “syarat” berdirinya Provinsi Jambi.
Menurut dia, persoalan sejarah pembentukan Provinsi Jambi perlu dilihat secara utuh dan berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Ia menyebut Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 sebagai salah satu landasan hukum yang berkaitan dengan pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I di Sumatera Tengah.
“Kalau persoalannya adalah ketidakadilan pembangunan, mari bicara dengan data, bukan dengan sentimen sejarah,” tulisnya.
Minta Pemerintah Buka Data Anggaran
Lebih lanjut, Ego mendorong agar persoalan pemerataan pembangunan dibuktikan melalui data yang dapat diakses dan diperiksa masyarakat.
Ia mempertanyakan berapa anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, program apa saja yang tidak mendapatkan alokasi, indikator yang digunakan untuk menyebut adanya ketidakadilan, serta bagaimana perbandingannya dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jambi.
Menurutnya, keterbukaan tersebut akan membuat kritik terhadap pemerintah menjadi lebih substantif dan tidak berhenti pada perdebatan opini.
“Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang mampu mengatakan: ini datanya, ini masalahnya, ini anggarannya, dan ini yang akan kami perjuangkan,” katanya.
Ego juga menyinggung sejumlah program yang disebut dalam narasi yang berkembang, di antaranya program umrah dan hibah bagi yayasan pendidikan.
Ia meminta apabila benar terdapat 36 penerima program umrah tanpa adanya penerima dari Kerinci maupun Sungai Penuh, maka mekanisme penetapan penerima perlu dibuka kepada publik.
Hal serupa, menurutnya, perlu dilakukan terhadap program hibah yayasan pendidikan.
“Kalau tidak ada yayasan pendidikan dari Kerinci dan Sungai Penuh yang menerima hibah, mari buka daftar penerima, kriterianya, dan mekanisme pengajuannya,” ujarnya.
Soroti Peran Edminuddin sebagai Wakil Rakyat
Dalam postingannya, Ego juga menyinggung posisi Edminuddin sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Jambi IV yang mencakup Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Menurut Ego, posisi tersebut semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi legislatif, penganggaran dan pengawasan.
Ia berpandangan, persoalan pembangunan seharusnya diperjuangkan melalui kerja politik yang konkret, bukan semata-mata melalui narasi mengenai kemungkinan memisahkan diri dari Provinsi Jambi.
“Masyarakat Kerinci cukup dewasa untuk memahami bahwa memperjuangkan daerah tidak harus dengan membangun pertentangan antara Kerinci dan Jambi,” tulisnya.
Ia menambahkan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap dapat dilakukan tanpa harus membangun sentimen permusuhan.
“Kita bisa mengkritik pemerintah tanpa membenci Jambi. Kita bisa menuntut keadilan tanpa memainkan sentimen sejarah. Kita bisa memperjuangkan Kerinci tanpa mengancam untuk keluar dari Provinsi Jambi,” katanya.
Edminuddin Belum Memberikan Tanggapan
Sementara itu, Wartasatu.info telah berupaya meminta tanggapan Edminuddin terkait postingan dan kritik yang disampaikan Ego Salman.
Konfirmasi disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada Edminuddin. Hingga berita ini ditulis, pesan tersebut telah menunjukkan status terkirim/diterima, namun belum mendapatkan tanggapan atau jawaban dari yang bersangkutan.
Dengan demikian, Wartasatu.info belum memperoleh penjelasan maupun tanggapan langsung dari Edminuddin mengenai sejumlah poin yang disampaikan Ego Salman.
Berita ini terbuka untuk dilengkapi dengan keterangan Edminuddin apabila yang bersangkutan memberikan tanggapan, klarifikasi, atau penjelasan atas persoalan tersebut.
Ego sendiri menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan data dan kerja nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh.
“Buka data. Pahami posisi. Jelaskan persoalan secara utuh. Dan yang paling penting, perjuangkan Kerinci–Sungai Penuh dengan kerja nyata, bukan sekadar dengan retorika,” pungkasnya.
0 Komentar