Sungai Penuh, wartasatu.info – Kinerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Kota Sungai Penuh mulai menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejak dilantik pada 13 November 2025, organisasi yang diharapkan menjadi motor penggerak program presiden Prabowo dan penyambung aspirasi petani ini dinilai belum menunjukkan aktivitas nyata di lapangan.
Sejumlah pihak mempertanyakan eksistensi organisasi tersebut, mengingat tugas dan fungsi pengurus DPD Tani Merdeka sejatinya sangat strategis dalam mendukung sektor pertanian di daerah.
Tugas Besar, Realisasi Dipertanyakan
Secara kelembagaan, pengurus DPD Tani Merdeka memiliki tanggung jawab penting, mulai dari membangun struktur hingga ke tingkat desa, melakukan pembinaan terhadap petani, hingga menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah.
Selain itu, pengurus juga dituntut aktif turun ke lapangan untuk mendampingi petani dalam berbagai persoalan seperti pupuk, bibit, hingga pemasaran hasil pertanian.
Namun, kondisi di Kota Sungai Penuh menunjukkan hal yang berbeda. Hingga saat ini, belum terlihat adanya program nyata maupun kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan petani.
PPL: Belum Terlihat Ada Pergerakan
Fakta di lapangan turut diperkuat oleh keterangan dari sejumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kota Sungai Penuh. Saat dikonfirmasi, mereka mengaku belum melihat adanya aktivitas dari DPD Tani Merdeka yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi tersebut.
“Sejauh ini belum ada kelihatan berjalan. Baik itu pembinaan ke petani maupun kegiatan lainnya, kami belum melihat,” ujar salah satu sumber dari PPL yang enggan disebutkan namanya.
Lebih lanjut, sumber tersebut menilai bahwa secara fungsi, peran Tani Merdeka sangat erat kaitannya dengan tugas penyuluh pertanian di lapangan.
“Kalau dibaca dari tugas dan fungsi pengurus DPD Tani Merdeka, itu semuanya sangat bersinggungan dengan ranah tupoksi kami. Minimal kan teman-teman dari Tani Merdeka setidaknya menjalin koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan kami penyuluh agar bisa bersama-sama mencapai tujuan mereka,” tambahnya.
Peringatan Pusat: Jangan Jadi ‘Papan Nama’
Sorotan ini semakin relevan jika mengingat peringatan dari pimpinan pusat Tani Merdeka yang sebelumnya menegaskan agar pengurus di daerah tidak hanya menjadi organisasi formalitas.
“Pengurus daerah jangan hanya jadi organisasi papan nama,” demikian penegasan pimpinan pusat dalam beberapa kesempatan.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberadaan organisasi harus diukur dari kerja nyata, bukan sekadar struktur atau seremonial pelantikan.
Belum Ada Tanggapan Pengurus
Upaya konfirmasi kepada pengurus DPD Tani Merdeka Kota Sungai Penuh juga telah dilakukan. Namun hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPD Tani Merdeka, Nicolas Arifman, belum memberikan tanggapan.
Pesan konfirmasi yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp diketahui telah diterima (centang dua), namun belum mendapat balasan.
Perlu Evaluasi dan Pembuktian
Dengan waktu yang telah berjalan satu tahun lebih sejak pelantikan, publik menilai DPD Tani Merdeka Kota Sungai Penuh perlu segera melakukan evaluasi internal dan menunjukkan kinerja nyata.
Keberadaan organisasi ini masih diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi petani, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat sektor pertanian daerah.
Jika tidak, kekhawatiran bahwa organisasi ini hanya sebatas “papan nama” tanpa aktivitas konkret di lapangan bukanlah sesuatu yang berlebihan.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pengurus DPD Tani Merdeka Kota Sungai Penuh untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atas pemberitaan ini.
0 Komentar