Sungai Penuh, wartasatu.info – Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) skala desa maupun skala kawasan di Kota Sungai Penuh yang semula digadang-gadang menjadi solusi persoalan sampah, kini justru dinilai nyaris tak berfungsi. Kondisi ini memicu sorotan tajam terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab.
Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan TPS3R skala desa dan kawasan tersebut menyedot anggaran yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Anggaran itu meliputi pembelian lahan, pengadaan mesin pengolahan, hingga sarana pendukung operasional lainnya.
Namun di lapangan, fungsi pengolahan sampah dinilai belum berjalan optimal.
Sampah Hanya Dipindahkan, Bukan Diolah
Dari pantauan wartasatu.info serta dokumentasi berupa foto dan video serta informasi yang diterima redaksi, sudah sekitar satu bulan tidak ada aktifitas pekerja pemilah dan pengolahan sampah. Sampah dari sejumlah desa masih diangkut menggunakan kendaraan roda tiga menuju titik penampungan sementara. Selanjutnya, sampah tersebut dilansir menggunakan truk menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Renah Kayu Embun (RKE).
Setibanya di lokasi RKE, sampah disebut-sebut kabarnya hanya dibuang begitu saja dan tampak menggunung tanpa proses pemilahan maupun pengolahan yang signifikan. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa pekerja yang sebelumnya bertugas memilah sampah untuk diolah telah diberhentikan, sehingga aktivitas pengolahan nyaris tidak terlihat.
Jika kondisi ini benar dan berlangsung dalam jangka waktu lama, maka tujuan utama TPS3R sebagai sistem pengurangan dan pengolahan sampah dari sumbernya dinilai tidak tercapai. Program yang semestinya menekan volume sampah ke TPA justru terkesan hanya memindahkan titik penumpukan.
Skala Kawasan dan TPST Minim Aktivitas
Selain TPS3R skala desa, fasilitas TPS3R skala kawasan maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) juga disebut-sebut minim aktivitas. Beberapa unit disebut tidak beroperasi secara maksimal, bahkan ada yang nyaris tanpa kegiatan rutin.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas perencanaan, pengawasan, serta keberlanjutan program yang telah menghabiskan anggaran besar tersebut. Terlebih, persoalan sampah di Kota Sungai Penuh hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, hanya beberapa TPS3R skala desa yang dilaporkan masih berjalan, sedangkan TPST di RKE di kabarkan sudah sekitar satu bulan tidak ada aktifitas. Sementara fasilitas lain belum menunjukkan fungsi optimal sebagaimana tujuan awal pembangunannya.
Komitmen dan Kepemimpinan Dipertanyakan
Sorotan pun mengarah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Wahyu Rama Dedy. Publik mempertanyakan komitmen dan langkah konkret yang diambil dalam memastikan operasional TPS3R berjalan sesuai perencanaan.
Program TPS3R sejatinya dirancang untuk mengurangi beban TPA, meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui pemilahan, serta memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Namun jika fasilitas dan mesin yang telah dibeli tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka potensi pemborosan anggaran menjadi isu yang tak terelakkan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan. Wartasatu.info mencoba menghubungi Wahyu Rama Dedy melalui sambungan telepon untuk meminta klarifikasi dan penjelasan resmi terkait kondisi TPS3R dan TPA RKE, namun tidak di angkat. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang serta memberikan penjelasan menyeluruh kepada masyarakat.
Di tengah meningkatnya volume sampah dan tuntutan pelayanan publik yang profesional, efektivitas program TPS3R menjadi cerminan langsung dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola isu lingkungan yang krusial. Masyarakat kini menanti langkah nyata, bukan sekadar program di atas kertas.
.jpeg)
.png)
0 Komentar