Proyek yang bersumber dari APBD tahun 2023 dengan nilai pagu sekitar Rp900 juta itu baru beberapa waktu selesai dikerjakan, namun konstruksinya sudah bergeser. Batu andesit yang digunakan mulai terlepas dari posisi awal pemasangan, menandakan kualitas dan perencanaan yang lemah.
Akibatnya, jalan tersebut dua kali dibongkar dan diperbaiki hanya dalam hitungan bulan. Ironisnya, setelah diperbaiki untuk kedua kalinya, kondisi jalan justru makin parah. Saat dilalui kendaraan, batu andesit yang longgar menimbulkan suara seperti “musik angklung” dan membahayakan pengendara roda dua maupun roda empat.
Seorang warga Sungai Penuh yang enggan disebut namanya mengatakan, proyek itu jelas menunjukkan gagal perencanaan di Dinas PUPR.
“Sudah dua kali dibongkar, tapi tetap rusak. Ini murni kesalahan perencanaan dari dinas. Jalan makin parah dan membahayakan,” ujarnya.
Warga tersebut juga mendesak DPRD Kota Sungai Penuh untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil Dinas PUPR terkait proyek tersebut. Selain itu, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut dugaan kerugian negara akibat kesalahan perencanaan dan pelaksanaan proyek jalan itu.
“Kalau sudah dua kali bongkar, tapi hasilnya makin rusak, jelas ada yang salah. APH harus turun tangan,” tegasnya.
Kasus proyek jalan depan Gedung Nasional ini menjadi potret nyata lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan teknis di lapangan. Publik kini menanti sikap tegas DPRD dan langkah hukum dari APH untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang negara.
.jpeg)
0 Komentar