Sungai Penuh, wartasatu.info – Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh didesak segera melakukan langkah konkret untuk membenahi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih tinggi. Desakan ini muncul seiring kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang menuntut setiap daerah mampu mandiri secara fiskal, tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari APBN.
Efisiensi anggaran nasional membuat daerah harus cerdas dalam menggali sumber-sumber PAD. Bagi daerah dengan pendapatan asli yang tinggi, kebijakan efisiensi tidak terlalu berdampak signifikan. Namun bagi Kota Sungai Penuh yang PAD-nya relatif kecil, pemerintah daerah harus cepat dan sigap mencari solusi agar keuangan daerah tetap stabil dan program pembangunan tidak tersendat.
“Pemkot Sungai Penuh harus bergerak cepat menutup kebocoran PAD yang terjadi di berbagai sektor. Mulai dari pajak, retribusi pasar, hingga pendapatan parkir yang selama ini dinilai tidak maksimal,” ujar salah seorang tokoh masyarakat, Datuk Aswardi, kepada wartasatu.info, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, sistem setoran pajak dan retribusi saat ini masih berpotensi menimbulkan kebocoran. Hal itu disebabkan karena pembayaran pajak dan retribusi dari masyarakat atau pihak ketiga tidak langsung masuk ke rekening kas daerah, tetapi terlebih dahulu melalui dinas terkait.
“Sistem seperti ini sangat rawan diselewengkan. Bisa saja ada permainan antara oknum dinas dengan pihak penyetor, sehingga nilai setoran yang masuk ke kas daerah tidak sesuai dengan yang seharusnya,” tegasnya.
Untuk meminimalkan potensi tersebut, Aswardi menyarankan agar Pemkot Sungai Penuh memperbaiki sistem pemungutan dan penyetoran PAD. “Pihak ketiga atau wajib pajak sebaiknya langsung menyetor ke rekening kas daerah. Dinas terkait cukup menjadi tembusan administrasi saja. Kalau sistem ini diterapkan, kebocoran bisa ditekan secara signifikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia berharap setelah kebocoran PAD dapat diatasi, Pemkot Sungai Penuh perlu lebih agresif mencari sumber PAD baru agar daerah bisa mandiri secara keuangan. “Kalau PAD kita kuat, maka Sungai Penuh tidak akan bergantung pada bantuan dana pusat. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan kemandirian daerah,” pungkas Datuk Aswardi.
Langkah penataan dan digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi juga dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD di Kota Sungai Penuh.
.jpeg)
0 Komentar