“Ironis sekali. SKPD dipaksa berhemat, tapi mobil rusak dibiarkan karena tidak ada dana. Sementara kebutuhan penting saja tidak bisa terpenuhi,” ungkap salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Situasi kian menjadi sorotan karena di saat OPD dan pegawai diminta mengencangkan ikat pinggang, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah (Sekda) justru menikmati fasilitas mobil baru. Alasan bahwa pengadaan mobil tersebut merupakan anggaran peninggalan pemerintahan sebelumnya dinilai tidak bijak, sebab anggaran itu seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
“Walaupun sudah dianggarkan tahun lalu, semestinya bisa direalokasi. Misalnya untuk pengadaan mobil sampah atau biaya perbaikan mobnas dinas yang rusak. Mobil lama wali kota, wakil, dan sekda sebenarnya masih layak digunakan,” tambah sumber internal dari salah satu dinas.
Publik pun menilai ada jurang yang begitu lebar—bak langit dan bumi—antara pejabat tinggi yang bisa menikmati mobil baru, dengan OPD dan masyarakat kecil yang dipaksa berhemat di tengah kebijakan efisiensi.
0 Komentar