Sungai Penuh, Warta Satu – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi R4 mendatangi Gedung DPRD Kota Sungai Penuh, Jumat (8/8/2025). Mereka menuntut kejelasan nasib dan mendesak agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kehadiran mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, yang didampingi sejumlah anggota dewan. Audiensi pun langsung digelar untuk menampung aspirasi para honorer.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Aliansi R4 menyampaikan keluhan atas ketidakpastian status mereka, terutama setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap II di Kota Sungai Penuh. Mereka meminta DPRD agar memperjuangkan aspirasi ini kepada pihak Pemerintah Kota dan memastikan tidak ada honorer yang dirumahkan sebelum status mereka diputuskan.
Ketua Aliansi R4, Resi Yusis, menegaskan bahwa para honorer telah lama mengabdi dan berharap pengabdian tersebut mendapat penghargaan yang layak dari pemerintah.
“Kami berharap DPRD bisa memperjuangkan nasib honorer R4 yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap II. Kami minta agar status kami segera diangkat sebagai PPPK paruh waktu, dan tidak ada perumahan atau penonaktifan sebelum kejelasan status diberikan,” ujar Resi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Hutri Randa menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan para honorer R4. Ia mengaku telah mendengarkan langsung aspirasi mereka dan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi teknis terkait.
“Kami sudah melakukan hearing dan menerima langsung aspirasi dari Aliansi R4. DPRD akan segera menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama dinas terkait. Kami minta para honorer bersabar, karena persoalan ini sedang kami tindak lanjuti,” jelas Hutri.
Aksi ini menjadi bentuk keprihatinan para honorer terhadap nasib mereka yang belum pasti, meski telah lama mengabdi dan mengikuti proses seleksi resmi. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi konkret dan berpihak pada tenaga honorer yang telah berjasa dalam pelayanan publik.
.jpeg)
0 Komentar