Cirebon,Warta Satu – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon, Subagja, angkat bicara terkait keluhan sejumlah orang tua siswa baru yang merasa terbebani dengan banyaknya pungutan di awal tahun ajaran baru.
Sejak dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Subagja mengaku menerima laporan dari para wali murid, khususnya di wilayah Kecamatan Kejaksan, terkait kewajiban membayar berbagai jenis kebutuhan sekolah yang totalnya mencapai lebih dari Rp2,2 juta.
“Ada biaya untuk seragam upacara, kotak-kotak, Jumat, olahraga, batik, adat, rompi, kartu OSIS, sampai iuran perpustakaan. Ini memberatkan orang tua, apalagi belum sebulan anak-anak sekolah,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap peran dan fungsi Komite Sekolah. Ia menilai, jika keberadaan komite justru menjadi beban dan tidak berpihak pada kepentingan orang tua siswa, maka sebaiknya dibubarkan.
“Komite seharusnya menjadi jembatan antara sekolah dan wali murid. Kalau justru menjadi alat pembenar pungutan yang tak wajar, lebih baik dibubarkan saja,” tegasnya.
Subagja menekankan pentingnya akses pendidikan yang benar-benar gratis, transparan, dan tidak membebani rakyat, sebagaimana amanat undang-undang dan semangat pemerataan pendidikan.
Sumber PDI Perjuangan
.jpeg)
0 Komentar