Sungai Penuh, Warta Satu – Pengadaan aplikasi pembelajaran digital bernama E-Teaching di Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh tahun 2022 menuai sorotan tajam dari masyarakat dan kalangan pemerhati pendidikan. Program yang semestinya mendukung sistem Belajar dari Rumah (BDR) itu justru dinilai tak memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Aplikasi yang diklaim memiliki fitur-fitur unggulan seperti blended learning, visual learning system, maker slide, online learning, digiboard, hingga live cam contents, dibeli dengan harga fantastis, yakni Rp3.300.000 per unit dan dibiayai menggunakan Dana BOS. Namun, hasil di lapangan menunjukkan kenyataan pahit.
Sejumlah kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa E-Teaching tersebut hanya berbentuk CD dan ternyata tidak berisi aplikasi apapun, kecuali nomor seri. Tidak ada modul pembelajaran, tidak ada fitur interaktif, apalagi dukungan teknis seperti yang dijanjikan.
Lebih miris lagi, menurut sumber Warta Satu, sekolah-sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) dipaksa membeli produk ini oleh oknum di Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, meskipun pembiayaannya dibebankan ke Dana BOS masing-masing sekolah.
“Ini jelas membebani sekolah dan merugikan keuangan negara. Tidak ada manfaat yang dirasakan, hanya formalitas pengadaan,” ungkap salah satu sumber internal yang ikut dalam proses pembelian tersebut.
Menanggapi laporan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah tegas. “Kami akan memanggil Dinas Pendidikan dan melakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah. Jika benar, ini sangat memalukan dan merugikan dunia pendidikan,” ujar Hardizal kepada Warta Satu, Rabu (25/6/2025).
Dugaan penyimpangan dalam pengadaan E-Teaching ini membuka kembali pertanyaan lama: siapa dalang di balik proyek-proyek pengadaan fiktif berkedok digitalisasi pendidikan?
.jpeg)
0 Komentar