Ticker

6/recent/ticker-posts

Lapangan Eks Pemda Dipakai Festival, Ini Dasar Penerimaan PAD

Sungai Penuh, wartasatu.info – Penggunaan Lapangan Eks Kantor Bupati untuk kegiatan Festival HUT ke-18 Kota Sungai Penuh menyisakan pertanyaan terkait optimalisasi aset daerah dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lapangan yang merupakan aset Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut digunakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan festival, termasuk aktivitas perdagangan dan bazar yang melibatkan pelaku usaha dengan skala lapak cukup besar.

Namun, di tengah berlangsungnya kegiatan tersebut, muncul pertanyaan mengenai apakah penggunaan aset milik pemerintah daerah sudah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, terutama dari sisi pemanfaatan lapangan sebagai lokasi kegiatan komersial.

Persoalan ini penting diperjelas karena penggunaan aset daerah tidak terlepas dari ketentuan pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perda Nomor 10 Tahun 2017 Mengatur Pemanfaatan Aset Daerah

Pemerintah Kota Sungai Penuh sebenarnya telah memiliki dasar hukum pengelolaan aset daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam Pasal 83 ayat (1), diatur mengenai kewenangan dan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah, baik oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Wali Kota maupun oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang sesuai kedudukan aset.

Selanjutnya, Pasal 84 ayat (3) menegaskan bahwa pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Kemudian Pasal 86 mengatur berbagai bentuk pemanfaatan BMD, di antaranya melalui mekanisme sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, serta kerja sama penyediaan infrastruktur.

Sementara Pasal 89 mengatur objek pemanfaatan BMD yang dapat berupa tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun keseluruhan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanah milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan pengelolaan aset daerah.

Perda Nomor 1 Tahun 2024 Mengatur Retribusi Lapangan

Selain Perda tentang pengelolaan BMD, Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mencantumkan penggunaan Lapangan Pemda depan Eks Kantor Bupati sebagai objek pelayanan tempat olahraga.

Dalam Lampiran II bagian F tentang Retribusi Tempat Olahraga, terdapat ketentuan tarif penggunaan lapangan untuk kegiatan pertandingan sepak bola dan latihan rutin.

Namun, penggunaan lapangan untuk kegiatan festival, bazar, pameran, konser, maupun kegiatan hiburan lainnya tidak disebutkan secara spesifik dalam daftar tarif tersebut.

Kondisi ini menjadi penting untuk diperjelas. Sebab, tarif penggunaan lapangan untuk kegiatan olahraga tidak serta-merta dapat diberlakukan terhadap kegiatan festival yang memiliki karakteristik berbeda.

Dengan demikian, perlu ada penjelasan dari pemerintah daerah mengenai mekanisme hukum yang digunakan untuk pemanfaatan lapangan dalam kegiatan festival, apakah termasuk pelayanan yang dikenakan retribusi atau masuk dalam kategori pemanfaatan aset daerah melalui mekanisme lain.

Wali Kota Memiliki Kewenangan, Tetapi Tetap Terikat Aturan

Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017, Pasal 13 menempatkan Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Wali Kota memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum, termasuk prosedur persetujuan, penetapan tarif, dan administrasi pemanfaatan aset.

Apabila penggunaan lapangan dilakukan melalui mekanisme sewa BMD, penetapan tarifnya juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Pasal 121 sampai dengan Pasal 123 Perda Nomor 10 Tahun 2017 mengatur formula dan penetapan tarif sewa barang milik daerah.

Di sisi lain, Pasal 85 ayat (2) Perda yang sama juga mengatur bahwa barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Artinya, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu status dan kategori penggunaan lapangan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih pungutan.

Pemkot Diminta Buka Dasar Penggunaan Lapangan

Berkaitan dengan penggunaan Lapangan Eks Pemda untuk Festival HUT ke-18, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui BPKAD diminta memberikan penjelasan secara terbuka.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain, apakah penggunaan lapangan tersebut telah memperoleh persetujuan pejabat berwenang, apakah diberikan secara cuma-cuma atau melalui mekanisme pemanfaatan aset, serta apa dasar hukum yang digunakan apabila tidak terdapat pembayaran atas penggunaan lapangan.

Selain itu, perlu dijelaskan apakah pemerintah daerah telah melakukan kajian terhadap potensi penerimaan daerah dari pemanfaatan aset tersebut, mengingat festival juga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan dan kegiatan ekonomi.

Sebab, tidak digunakannya anggaran APBD oleh penyelenggara festival tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk mematuhi ketentuan penggunaan aset milik pemerintah daerah.

Masyarakat tentu berharap seluruh aset daerah dikelola secara transparan, tertib, dan optimal sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.

Jangan sampai aset pemerintah yang digunakan untuk kegiatan berskala besar luput dari perhatian dalam hal pengelolaan dan optimalisasi potensi penerimaan daerah.

Pada akhirnya, yang perlu dijawab bukan sekadar berapa PAD yang disetorkan dari aktivitas festival, tetapi juga bagaimana dasar hukum penggunaan Lapangan Eks Pemda dan apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab, setiap aset daerah memiliki nilai ekonomi dan tanggung jawab pengelolaan. Optimalisasi aset bukan semata-mata soal mencari pendapatan, melainkan juga memastikan setiap pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Posting Komentar

0 Komentar