Data Desil Warga Tak Sesuai, Dinsos Sungai Penuh Bilang “Hanya Pengguna Data” — Lalu Siapa Mengawasi?

Sungai Penuh, wartasatu.info — Kekecewaan masyarakat terhadap ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi warga mulai mengarah pada pertanyaan yang lebih serius: siapa yang bertanggung jawab ketika data tidak mencerminkan kondisi sebenarnya?

Pertanyaan itu mencuat setelah wartasatu.info menyampaikan kepada Dinas Sosial adanya keluhan warga mengenai data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Namun, jawaban yang diterima justru menyebut bahwa Kemensos hanya sebagai pengguna data, sementara masyarakat yang ingin melakukan perubahan diminta berkoordinasi dengan operator desa.

Pernyataan tersebut sontak menimbulkan tanda tanya. Sebab, jika Kemensos hanya ditempatkan sebagai pengguna data, lalu di mana posisi Dinsos ketika ditemukan banyak data warga yang tidak sesuai?

Padahal, pada laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, terdapat keterangan yang secara tegas menyebut bahwa desil bersifat dinamis. Apabila tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, data dapat diperbarui melalui desa/kelurahan dan Dinas Sosial, maupun melalui aplikasi Cek Bansos. Setelah itu, desil akan dihitung ulang secara periodik.

Laman resmi Cek Bansos Kemensos⁠

Di sinilah persoalannya menjadi semakin menarik.

Jika Kemensos memang hanya pengguna data, mengapa laman resmi Kemensos justru mencantumkan Dinas Sosial sebagai salah satu jalur pembaruan ketika desil warga tidak sesuai?

Pertanyaan berikutnya juga tak kalah penting: apakah Dinsos hanya menunggu laporan dari desa, atau memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, pemantauan dan tindak lanjut terhadap proses pemutakhiran data sosial?

Sebab, persoalan data desil bukan hanya soal siapa yang menekan tombol input pada sistem.

Yang jauh lebih penting adalah siapa yang memastikan data tersebut benar dan siapa yang bergerak ketika data ternyata salah.

Apalagi, pemerintah telah menerbitkan Permensos Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Permensos Nomor 3 Tahun 2025⁠.

Sementara Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN juga menekankan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak. Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN⁠

Jangan Sampai Warga Dipingpong

Yang dikhawatirkan masyarakat adalah munculnya pola “saling lempar tanggung jawab”.

Ketika data salah, warga diarahkan ke operator desa. Ketika ditanya Dinsos, jawabannya “kami hanya pengguna data.”

Lantas, siapa yang memastikan operator desa melakukan pemutakhiran? Siapa yang melakukan pembinaan? Siapa yang memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti?

Pertanyaan ini semakin relevan jika ketidaksesuaian data bukan hanya terjadi pada satu atau dua warga, tetapi sudah menjadi keluhan banyak masyarakat.

Sebab, kalau kondisi ekonomi seorang warga sudah berubah, tetapi desilnya tidak berubah dalam waktu lama, tentu masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pemutakhiran dan pengawasan data tersebut.

Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian justru harus berkeliling mencari pihak yang bertanggung jawab atas data dirinya sendiri.

Dinsos Perlu Buka Mekanisme Pemutakhiran

Dinsos Sungai Penuh kini layak memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Bukan hanya soal siapa yang menginput data, tetapi:

1. Apa peran Dinsos ketika ditemukan data desil yang tidak sesuai?
2. Apakah Dinsos menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat?
3. Apakah ada monitoring terhadap proses pemutakhiran data di desa/kelurahan?
4. Apakah ada pembinaan terhadap operator desa?

Dan yang paling penting:

Jika Kemensos atau Dinsos hanya pengguna data, siapa yang bertanggung jawab memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan desil tidak berhenti menjadi perdebatan administratif, sementara masyarakat yang terdampak harus menanggung akibat dari data yang tidak sesuai.

Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka desil di dalam sistem, tetapi ketepatan sasaran program pemerintah dan rasa keadilan masyarakat.