Ticker

6/recent/ticker-posts

LSM Semut Merah Desak Kejati Jambi Periksa Proyek Tanggul dan Normalisasi Batang Merao Senilai Sekitar Rp15 Miliar

 

Jambi, wartasatu.info — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Semut Merah menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Kamis (8/10/2026). Dalam aksi tersebut, mereka meminta Kejati Jambi melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao di Kabupaten Kerinci yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp15 miliar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan permintaan agar pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara itu dapat dipastikan berjalan sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.

Dalam orasinya, perwakilan LSM Semut Merah meminta Kejati Jambi melakukan pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao Tahun Anggaran 2026.

Mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap volume pekerjaan, jenis dan kualitas material, serta kesesuaian spesifikasi teknis dengan dokumen kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, LSM Semut Merah meminta agar informasi dan dokumen proyek yang memang dapat diakses publik dibuka secara transparan, sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap pembangunan yang dibiayai melalui anggaran negara.

LSM Semut Merah juga meminta aparat pengawasan maupun aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan secara objektif, profesional dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta bukti yang diperoleh.

Mereka menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak, kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, atau indikasi kerugian keuangan negara, pihaknya meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua LSM Semut Merah, Aldi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian lembaganya terhadap kualitas pembangunan daerah, khususnya proyek yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah cukup besar.

Menurut Aldi, kualitas pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao perlu mendapat perhatian karena infrastruktur tersebut berkaitan dengan kondisi aliran sungai dan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“Kami melakukan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap mutu pembangunan di daerah yang menghabiskan uang negara belasan miliar rupiah. Kami meminta aparat yang berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif untuk memastikan pekerjaan tersebut sesuai kontrak dan ketentuan teknis,” ujar Aldi.

Ia menambahkan, pihaknya berharap proses pemeriksaan dapat memberikan kepastian mengenai kualitas dan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan.

“Kalau memang seluruh pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak dan ketentuan, tentu hasil pemeriksaan itu juga menjadi penjelasan yang penting bagi masyarakat. Namun apabila ditemukan adanya pelanggaran, kami berharap ditindaklanjuti sesuai aturan,” katanya.

Aldi juga menyatakan pihaknya akan terus mengawal laporan tersebut melalui mekanisme yang tersedia.

“Kami akan terus mengawal laporan ini. Kami berharap Kejati Jambi dapat menindaklanjutinya secara profesional berdasarkan data dan fakta yang ada,” tegasnya.

Usai menyampaikan aspirasi di halaman Kejati Jambi, Ketua LSM Semut Merah bersama peserta aksi kemudian menuju ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Jambi.

Di ruangan tersebut, mereka menyerahkan laporan secara resmi kepada pihak Kejati Jambi untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

LSM Semut Merah berharap laporan tersebut dapat menjadi bahan bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan, maupun verifikasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao Tahun Anggaran 2026.

Menunggu Penjelasan Pihak Terkait

Pemberitaan mengenai aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi dan laporan dari LSM Semut Merah. Adanya dugaan atau permintaan pemeriksaan tersebut belum dapat diartikan sebagai bukti telah terjadi pelanggaran atau kerugian negara. Kepastian mengenai pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian volume dan spesifikasi, maupun ada atau tidaknya kerugian negara merupakan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen, hasil verifikasi lapangan, dan alat bukti yang sah.

Hingga berita ini ditulis, wartasatu.info belum memperoleh keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut terkait laporan dan permintaan pemeriksaan yang disampaikan LSM Semut Merah.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana proyek, instansi terkait, maupun pihak lain yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini untuk memberikan penjelasan secara proporsional sesuai dengan fakta dan dokumen yang dimiliki.

Posting Komentar

0 Komentar